Ormas ANAK NKRI Demo di Istana hingga Jokowi Sampaikan Kabar Baik

Ormas ANAK NKRI Demo di Istana hingga Jokowi Sampaikan Kabar Baik


VIVA – Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) akan menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Berita ini menjadi yang terpopuler di kalangan pembaca kanal news VIVA pada Senin 12 Oktober 2020.

Aliansi ini terdiri Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Mereka akan menggelar aksi pada Selasa 13 Oktober 2020 di depan Istana Negara, Jakarta.

Sementara itu, kabar baik datang dari Presiden Joko Widodo juga jadi menyedot perhatian pembaca. Jokowi menyampaikan bahwa ada penurunan rata-rata kasus aktif COVID-19 di Indonesia.

Selain itu, berita serba-serbi Omnibus Law lainnya juga menarik perhatian pembaca. Mulai dari Anies pamer halte baru usai dibakar pendemo Omnibus Law hingga Boni Hargens yang membeberkan bandar demo tolak Omnibus Law. 

Berikut lima artikel terpopuler yang dirangkum VIVA dalam Round Up: 

1. Demo Tolak UU Ciptaker 13 Oktober, PA 212 Sebut Tuntutannya

Novel Bamukmin

Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) akan menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Aliansi yang terdiri dari berbagai ormas, termasuk Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama tersebut akan menggelar aksi pada, Selasa 13 Oktober 2020 di depan Istana Negara, Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

2. Ultimatum PA 212: Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja, Terbitkan Perppu

Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Novel Bamukmin.

Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, dan Front Pembela Islam berencana berdemonstrasi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020. 

Kegiatan ini dinamakan Aksi 1310 Tolak UU Cipta Kerja Anak NKRI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Aksi itu mengusung tema “Ayo Bangkit Bersatu Menyuarakan Kebenaran, Hentikan UU yang Menyengsarakan Rakyat Tumbangkan Kedzoliman”.

Baca selengkapnya di sini

3. Jokowi Sampaikan Kabar Baik: Kasus Aktif COVID-19 Turun Signifikan

Presiden Jokowi memberikan keterangan terkait Undang-Undang Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar baik terkait penanganan pandemi COVID-19. Menurut dia, angka rata-rata kasus positif COVID-19 di Tanah Air sudah menurun dibanding rata-rata dunia.

“Data yang saya terima per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif COVID-19 di Indonesia ini 19,97 persen. Ini saya kira bagus karena ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif COVID-19 dunia yang mencapai 22,1 persen,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020.

Baca selengkapnya di sini

4. Anies Pamer Halte Baru Transjakarta usai Dibakar Pendemo Omnibus Law

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau halte TranJakarta yang telah diperbaiki setelah dirusak dan dibakar oleh massa penentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada Senin, 12 Oktober 2020.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meninjau sejumlah halte TransJakarta yang telah diperbaiki setelah dirusak dan dibakar oleh massa aksi demonstrasi penentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Di balik foto-foto halte yang telah kembali beroperasi ini, ada ratusan orang yang bekerja keras 24 jam untuk memulihkannya. Mereka ikut geram karena halte kebanggaannya rusak berat,” kata Anies dikutip dari akun Facebook-nya, Anies Baswedan, Senin, 12 Oktober 2020.

Baca selengkapnya di sini

5. Boni Hargens Beberkan Bandar Demo Tolak Omnibus Law

Pengamat politik Boni Hargens memberikan keterangan pers terkait tuduhan pemakaian narkoba di Jakarta, Rabu (12/7).

Analis politik senior sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mempertanyakan gelombang aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mencurigai apakah benar ini untuk kepentingan buruh atau ada pihak lain yang menunggangi aksi buruh.

Boni mengklaim, berdasar investigasi independen yang dilakukan oleh LPI sebelum aksi 8 Oktober 2020 hingga hari ini Senin, 12 Oktober 2020, ditemukan adanya indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi tersebut. (ren)

Baca selengkapnya di sini



Source link

Leave a Reply