Mendag Ungkap Sederet Keuntungan Indonesia saat Ikutan Perjanjian Ekonomi RCEP

Mendag Ungkap Sederet Keuntungan Indonesia saat Ikutan Perjanjian Ekonomi RCEP



Beberapa pemimpin dari Asia bersiap menandatangani perjanjian dagang besar, dimana diskusinya sudah berlangsung selama satu dekade.

Ke-10 negara ASEAN termasuk, China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru merupakan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian dagang ini.

Negara anggota yang terlibat dalam perjanjian ini pun mempunyai total penduduk yang memenuhi sepertiga populasi dunia dan merupakan bagian 29 persen dari total GDP global.

Daerah perdangan bebas baru yang akan disetujui pun nantinya akan jauh lebih besar dari perjanjian AS-Mexico-Kanada dan EU (European Union), seperti melansir BBC, Minggu (15/11/2020).

India juga nampaknya menjadi bagian dari negosiasi, walaupun menarik diri pada tahun lalu, karena resah akan kebijakan tarif yang rendah dapatmenyakiti produsen lokal. Regional Comphrehensive Economic Partnership (RCEP) di harapkan bisa ditandatangani dalam konferensi ASEAN yang akan dilakukan secara onlinepada minggu ini.

 Apa Fungsinya?

Peran RCEP sendiri diharapkan bisa mengeliminasi jajaran tarif pada kegiatan impor selama 20 tahun kedepan. RCEP juga nantinya berperan untukpenentuan hal milik intelektual, telekomunikasi, jasa finansial, e-commerce dan jasa profesional.

Tapi sangat memungkinkan bahwa dengan “rules of origin” baru, yang mendefinisikan secara resmi dari mana produk berasal, akan mempunyai pengaruh terbesar. Sudah banyak anggota negara yang mempunyai FTA (perjanjian perdangan bebas) dengan satu sama lain, tapi masih ada batas-batasnya.

“FTA yang ada bisa sangat rumit untuk digunakan jika dibandingkan dengan RCEP,” ujar Deborah Elms dari Asian Trade Center.

Bisnis dengan rantai perdagangan global mungkin akan tetap dikenakan tarif walaupun berada di dalam perjanjian FTA, karena beberapa komponen produk mungkin dibuat dinegara lain. Produk buatan Indonesia dengan berbagi komponen dari Australia contohnya, bisa dikenakan kebijakan tarif di kawasan bebas dagang ASEAN.

 

 



Source link

Leave a Reply