Kemendagri Nilai Pelaksanaan Pilkada di Papua Dilakukan Asimetris

Kemendagri Nilai Pelaksanaan Pilkada di Papua Dilakukan Asimetris



Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri menilai perlunya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua diatur secara asimetris atau berbeda dengan daerah-daerah lainnya sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Papua.

“Kita tahu kondisi Indonesia asimetris, ada wilayah perkotaan yang banyak penduduknya, ada yang kepulauan, kultur berbeda, dan sebagainya,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Jumat, 16 Oktober 2020 .

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (KISIP) 1 bertema “Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan, Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada” yang digelar The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) secara daring.

Meski faktanya kondisi Indonesia asimetris, Akmal mengatakan regulasi pilkada yang merupakan pesta demokrasi lokal diwadahi regulasi yang sama, yakni UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Menurut dia, sebenarnya kondisi asimetris di Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi sudah berjalan, misalnya dengan adanya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Ada partai lokal di Aceh, kemudian paslon perseorangan. Di Yogyakarta juga ada ruang kepala daerah ditetapkan oleh DPRD. Itu kearifan lokal masing-masing daerah,” katanya.

Ia mengatakan sesungguhnya Papua juga memiliki kondisi asimetris yang tidak sama dengan provinsi-provinsi lainnya, namun putusan politik mengatur pilkada di Papua diatur secara simetris.

“Walau memang ada ruang yang mengatur kondisi asimetris di Papua, yakni penggunaan noken. Tetapi, selebihnya pendekatan simetris atau sama, mulai pencalonan, rekrutmen, tata kelolanya,” katanya.

Padahal, kata dia, kondisi kearifan lokal Papua, sebagaimana diketahui memang berbeda, seperti kondisi geografis yang sangat berat dilalui dan banyaknya suku-suku.

 



Source link

Leave a Reply