Jejak Perkara Djoko Tjandra hingga Didakwa Palsukan Surat Jalan

Jejak Perkara Djoko Tjandra hingga Didakwa Palsukan Surat Jalan



Jakarta

Djoko Tjandra duduk di kursi pesakitan menjalani sidang perdana. Pria yang sempat buron 11 tahun ini didakwa membuat surat jalan palsu.

Sidang perdana Djoko Tjandra digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Selasa (13/10/2020) sekitar pukul 10.15 WIB.

Para terdakwa tidak hadir langsung di ruang sidang melainkan melalui sambungan video conference (vicon) dari tahanan. Pria yang akrab disapa Joker itu hadir dengan mengenakan pakaian batik.

Sementara itu, majelis hakim, JPU, dan pihak kuasa hukum terdakwa hadir di ruang sidang. Hakim yang mengadili kasus itu adalah Muhammad Sirad sebagai hakim ketua. Kemudian Sutikna dan Lingga Setiawan duduk sebagai hakim anggota.

“Terdakwa Prasetijo dan Anita boleh off dulu kita bukan untuk terdakwa Djoko Tjandra. Sidang perkara pidana atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dimulai dan dibuka untuk umum,” kata majelis hakim membuka sidang.

Dakwaan terdakwa Djoko Tjandra yang pertama dibacakan oleh JPU. Djoko Tjandra didakwa jaksa memalsukan surat bersama Brigjen Prasetijo Utomo untuk kepentingan beberapa hal.

Berikut jejak Djoko Tjandra hingga didakwa memalsukan surat:

13 Oktober 2020

Djoko Tjandra didakwa bersama-sama Anita Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Djoko Tjandra saat itu berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang telah buron sejak 2009.

“Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan bin Tjandra Kusuma bersama-sama dengan Anita Dewi A Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,” papar jaksa.

Awalnya Djoko Tjandra dikenalkan ke Anita pada November 2019 di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Lantas Djoko Tjandra menggunakan jasa Anita sebagai kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun permohonan PK itu ditolak karena Djoko Tjandra diwajibkan untuk hadir langsung ke pengadilan. Djoko Tjandra kemudian meminta Anita mengurus keperluan kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkannya ke Tommy Sumardi yang sudah lama dikenalnya.

“Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo,” kata jaksa.

Kemudian, Anita membicarakan persoalan Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo untuk datang ke Jakarta secara diam-diam. Brigjen Prasetijo lantas mengurus secara keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus Corona (COVID-19).

30 Juli 2020

Bareskrim Polri menetapkan pengacara buron Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan barang bukti dan pemeriksaan 23 saksi.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan 23 saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus ini adalah 20 saksi di Jakarta dan 3 saksi di Pontianak, Kalimantan Barat. Penyidik juga telah menyita barang bukti, antara lain surat jalan serta surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan kesehatan atas nama Djoko Tjandra.

Bersamaan dengan itu, Djoko Tjandra ditangkap. Buron kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu diterbangkan dari Malaysia.

“Mengarah ke Indonesia. Sudah mau take off dari Malaysia,” ujar Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo kepada detikcom.

29 Juli 2020

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan tidak meneruskan peninjauan kembali (PK) Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung. Sebab, Djoko Tjandra sebagai pemohon tidak pernah datang ke persidangan.

“Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon atau terpidana Djoko Soegiarto Tjandra tidak dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” ujar pejabat Humas PN Jaksel, Suharno, saat konferensi pers di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Rabu (29/7/2020).

Suharno mengatakan putusan tersebut diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah memeriksa berkas PK ini. Ketua PN Jaksel menilai PK tidak bisa dilanjutkan karena Djoko Tjandra sebagai pemohon tidak pernah menghadiri persidangan. Hal ini sesuai dengan aturan di Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012.

14 Juli 2020

Komisi III DPR menerima ‘surat jalan’ Djoko Tjandra dari MAKI. Ketua Komisi III DPR Herman Herry menganggap kasus ini super-urgen atau penting untuk dituntaskan. Komisi III pun akan menggelar rapat gabungan meski di tengah masa reses DPR.

“Sesuai aturan kami harus bersurat 5 hari sebelum jadwal pemanggilan, kalau mengikuti aturan 5 hari, berarti ini sudah melewati masa reses, kenapa? Karena 2 hari lagi, kami akan reses,” kata Herman.

“Oleh sebab, itu hari ini juga, atau besok pagi paling lambat, kami sudah berkirim surat kepada pimpinan DPR untuk meminta izin memanggil pihak kepolisian, kejaksaan, dan imigrasi Kemenkum HAM. Soal siapa-siapa yang akan dipanggil, kami akan bicarakan, tetapi ketiga institusi ini harus duduk bersama-sama dengan Komisi III agar semuanya terang benderang,” imbuh Herman.



Source link

Leave a Reply