Diksi ‘Tsaurah’ FPI Bisa Dimaknai Kudeta, PKB Ingatkan Konsekuensi Hukum

Diksi ‘Tsaurah’ FPI Bisa Dimaknai Kudeta, PKB Ingatkan Konsekuensi Hukum



Jakarta

Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menanggapi soal rencana Habib Rizieq Shihab yang hendak pulang melakukan ‘tsaurah’ di Indonesia. Abdul memastikan Indonesia tidak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar konstitusi.

“Kita tidak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar batas batas konstitusi apalagi kalau itu dalam bentuk kudeta,” kata Abdul Kadir saat dihubungi, Jumat (16/10/2020).

Sebelumnya diksi ‘tsaurah’ menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel bisa berarti kudeta atau revolusi. Abdul Kadir pun memastikan siapapun yang berupaya melakukan kudeta akan punya konsekuensi hukum karena perbuatan melawan hukum.

“Kalau saya kalau niatnya untuk kudeta atau melawan pemerintahan ya dia akan berhadapan dengan TNI Polisi dan rakyat, jadi menurut saya itu akan berhadapan dengan negara Indonesia,” ucap Abdul.

Dia juga mengungkap jika maksud ‘tsaurah’ bukan kudeta dan revolusi, maka Habib Rizieq harus menjelaskan itu kepada masyarakat. Menurutnya ini perlu dilakukan agar tidak terjadi salah paham.

“Kalau memang tidak ada keinginan kudeta nggak ada masalah, perlu diklarifikasi oleh habib bahwa itu tidak benar, agar publik Indonesia tidak salah paham,” ujarnya.

Untuk diketahui diksi ‘tsaurah’ dalam rilis yang dikeluarkan FPI, menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel bisa berarti kudeta atau revolusi. Dia pun menyayangkan penggunaan diksi tersebut.

“Kami menyayangkan dokumen berbahasa Arab yang dibaca di demo kemarin terutama diksi ‘tsaurah’ yang merupakan terjemahan dari ‘revolusi’ sangat tabu di Arab Saudi. ‘Tsaurah’ bisa bermakna ‘inqilab’ (kudeta), faudha (chaos, kekacauan), intifadhah (pemberontakan), taqatul (peperangan, saling bunuh), idhtirab (gangguan keamanan) dan tamarrud (pemberontakan),” kata Agus kepada detikcom, Jumat (16/10).

“Sangat sensitif jika dibaca oleh publik Arab Saudi. Dan saya yakin Saudi dan umat islam tidak akan rela kota suci Mekkah dipakai untuk meneriakkan ‘tsaurah’ terhadap negara yang syar’iyyah (konstitusional) Republik Indonesia,” ujar Agus.



Source link

Leave a Reply