Dalang Demo Omnibus Law hingga Disorot Dunia

Dalang Demo Omnibus Law hingga Disorot Dunia


VIVA – Aksi menolak Undang-undang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law masih berlangsung hingga hari ini. Aksi ini semakin meluas setelah undang-undang (UU) disahkan oleh DPR RI. Sejumlah kota besar di Indonesia memanas. Buruh dan mahasiswa turun ke jalan meminta pemerintah membatalkan UU tersebut.

Tak hanya berdemo, massa semakin beringas dan merusak fasilitas publik. Dari halte bus Transjakarta yang dibakar hingga gedung Kementerian ESDM, serta beberapa gedung DPRD di daerah dilempari batu.

Polisi bertindak. Tak mau meluasnya penyebaran COVID-19 dan jadi klaster demo, akhirnya aksi tersebut dibubarkan. Tembakan gas air mata hingga semprotan dari water cannon dikeluarkan. 

Selain berita soal demo penolakan UU Omnibus Law, ada beberapa berita lainnya yang paling banyak dibaca oleh pembaca VIVA sepanjang Kamis, 8 Oktober 2020, di antaranya:

1. Menko Airlangga: Pemerintah Tahu Dalang Demo Omnibus Law

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa pemerintah mengetahui dalang yang menggerakkan demonstrasi memprotes Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

Sebagaimana diketahui, demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah saat ini terhadap UU Omnibus Law sapu jagat tersebut dilakukan mulai dari kalangan siswa, mahasiswa hingga buruh.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind [di balik] demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Arlangga secara virtual, Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca lengkapnya di sini

2. Mahasiswa Korban Bentrok dengan Polisi Jalani Operasi di Bagian Kepala

Mahasiswa tersungkur usai bentrok dengan kepolisian di Cikarang, Kab. Bekasi

Korban bentrokan mahasiswa dengan aparat kepolisian di Bekasi, bernama Nasrul jalani operasi pada bagian kepala. Pernyataan itu disampaikan langsung rekan korban, Abdul Muhaimin.

“Alhamdulilah operasinya berjalan lancar, dan sekarang masih dalam pemulihan,” kata Muhaimin, Kamis, 8 Oktober 2020.

Muhaimin mengaku, Nasrul mengalami luka di bagian kepala akibat tembakan peluru karet mengenai bagian kepalanya. Sehingga, pihak medis mengambil tindakan operasi.

Baca selengkapnya di sini

3. Berita Rakyat Indonesia Tolak Omnibus Law Langsung Mendunia

Empat belas ribu orang mogok kerja dan turun ke jalan berdemonstrasi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law Cipta Kerja di Tangerang, Banten, Selasa, 6 Oktober 2020.

Demonstrasi penolakan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang baru disahkan pemerintah Indonesia terjadi di berbagai daerah. Unjuk rasa ini pun mendapat sorotan dari media internasional dan diberitakan berbagai portal berita asing di dunia.

Salah satunya adalah media yang berbasis di Singapura, Channel News Asia, dengan artikel berjudul “Hundreds held in Indonesia as tempers flare on second day of protests over new jobs law.”

Dalam artikel itu media tersebut menyebut hampir 400 pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi, di mana beberapa di antaranya dipersenjatai dengan bom molotov dan senjata tajam.

Baca selengkapnya di sini

4. MK Siap Terima Gugatan Uji Materi UU Cipta Kerja

Polisi berjaga-jaga di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu 26 Juni 2019.

Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terus berlanjut. Penolakan tak hanya disampaikan dengan demonstrasi. Beberapa pihak pun berencana menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, memastikan lembaganya siap menerima pengajuan judicial review atau uji materi meski di masa pandemi COVID-19.

“Tak ada kata lain, MK memastikan siap untuk menerima perkara, kapan pun dan berapa pun,” kata Fajar kepada wartawan, Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca selengkapnya di sini

5. Massa Demo ke Istana, PKS Ingatkan Jokowi sebagai Ayah Harus Menerima

Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengibaratkan Presiden Joko Widodo sebagai seorang ayah dari rakyatnya. Maka saat rakyat tidak setuju dan melakukan aksi demo ke Istana, menurut dia, semestinya Presiden menerima dan mendengarkan keluhan tersebut.

“Jadi negeri ini harus punya ayah dan Presiden adalah ayah bagi negeri ini. Ketika hari ini jauh-jauh hari buruh mahasiswa dan kalangan yang concern terhadap UU yang berbahaya ini ingin datang ke istana wajar kalau ayah menerima masukan dari masyarakatnya,” kata Mardani dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Kamis, 8 Oktober 2020.

Baca selengkapnya di sini



Source link

Leave a Reply