BUMDes Tak Boleh Larut Dalam Politik Desa

BUMDes Tak Boleh Larut Dalam Politik Desa



Sebelumnya, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (PDTT) Budi Arie Setiadi, mengatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memperjelas dan mempermudah status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan UMKM.

“Penetapan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Badan Hukum ( Pasal 117 UU Cipta Kerja ). Ini sangat membantu dan memperjelas status BUMDES sebagai lembaga bisnis yang bisa bekerja sama dengan lembaga perbankkan, keuangan dan lembaga bisnis lainnya,” kata Budi dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

 

Menurutnya, kejelasan status BUMDes membuat BUMDes bisa menjadi instrumen penting bagi pergerakan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan warga desa.

Adapun tertulis Pada pasal 117, UU Cipta Kerja, bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya, desa dapat mendirikan BUMDes, yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.



Source link

Leave a Reply