Analisis Pakar soal Lawatan PM Jepang ke RI dan Pengaruh China di Kawasan

Analisis Pakar soal Lawatan PM Jepang ke RI dan Pengaruh China di Kawasan



Jakarta

Sejumlah pengamat di China menganggap kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia sebagai sebuah ancaman stabilitas perdamaian di kawasan. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai China memiliki keinginan agar Indonesia berada di belakangnya.

“Dari pernyataan China tersebut maka terlihat China punya keinginan agar Indonesia berada di belakangnya. Karena apa? Ada pernyataan bahwa ini menjadi ancaman untuk menahan pengaruh China,” ujar Hikmahanto, saat dihubungi Rabu (21/10/2020).

Hikmahanto mengatakan, China seharusnya tidak perlu keberatan jika dugaannya terkait kunjungan PM Jepang benar. Menurutnya, hal ini karena Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan tidak memihak.

“Kalaulah benar kunjungan PM sebagaimana yang menjadi dugaan China, harusnya China tidak boleh keberatan. Mengingat Indonesia dan Jepang adalah negara berdaulat. Terlebih lagi Indonesia yang memiliki polurgi yang bebas aktif, wajar kalau kita tidak akan memihak salah satu kekuatan yang saling berseteru,” tuturnya.

Dia juga mempertanyakan apa yang dapat ditawarkan China untuk Indonesia, bila kunjungan Jepang dianggap sebagai ancaman. Hikmahanto berpandangan, Indonesia akan menolak jika yang ditawarkan hanya membuat Indonesia bergantung pada Jepang.

“Seharusnya bila China merasa Jepang menjadi ancaman yang menahan pengaruh China di Asia Pasifik termasuk Indonesia, maka apa yang bisa China bisa tawarkan ke Indonesia,” ujar Hikmahanto.

“Bila yang ditawarkan adalah membuat Indonesia memiliki ketergantungan, maka Indonesia akan jelas menolak. Indonesia akan lebih memilih Jepang, bahkan AS, Australia atau negara-negara Uni Eropa,” sambungnya.

Hikmahanto menuturkan, saat ini Indonesia tidak menolak adanya pinjaman dari pihak luar. Namun dia menilai pinjaman ini, bukan merupakan pinjaman yang membuat Indonesia bergantung dengan pihak lain.

“Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak mengharamkan pinjaman luar negeri, sepanjang pinjaman tersebut tidak menjadikan Indonesia memiliki ketergantungan. Ini yang justru dikehendaki oleh China,” tuturnya.

Hikmahanto menilai Indonesia perlu tetap bersikap bebas aktif meski terseret di kepentingan laut China Selatan, antara AS-Jepang dan China. Hal ini karena Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional.

“Ya seperti sekarang ini bebas aktif, kita tidak mengkhianati siapapun negara. Indonesia menerapkan polurgi bebas aktif untuk kepentingan nasional Indonesia, maka Presiden membuka diri atas kunjungan PM Suga, bahkan mengizinkan Menhan Prabowo untuk ke AS membicarakan masalah pertahanan,” pungkasnya.

Diketaui, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo dan keduanya sepakat untuk melanjutkan kerjasama di berbagai bidang, terutama kesehatan, keamanan, dan ekonomi.

Sejumlah pengamat di China mengatakan kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia menandakan jika Jepang secara aktif mulai membantu dan memastikan strategi Indo-Pasifik untuk menahan pengaruh China di kawasan Asia Tenggara.

Media milik Partai Komunis China, The Global Times, melaporkan para pengamat juga mengkhawatirkan jika kesepakatan yang dibuat oleh Jepang di Asia Tenggara justru akan mengancam stabilitas perdamaian di kawasan.

The Global Time mengutip pernyataan Da Zhigang, direktur dan peneliti dari Institute of Northeast Asian Studies di Heilongjiang Provincial Academy of Social Sciences yang mengatakan kesepakatan militer malah akan meningkatkan kesulitan untuk mencapai konsensus multilateral atas sengketa Laut China Selatan.

(dwia/knv)



Source link

Leave a Reply