3 Fakta Isu Sponsor di Balik Aksi Massa Tolak Omnibus Law

3 Fakta Isu Sponsor di Balik Aksi Massa Tolak Omnibus Law



Jakarta

Sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, UU Omnibus Law Cipta Kerja terus menuai penolakan. Bahkan aksi demo menolak UU sapu jagat itu terus berlangsung dan semakin membesar.

Pemerintah meyakini ada dalang di balik aksi massa besar yang terjadi. Pemerintah yakin dalang itu juga sebagai sponsor untuk aksi massa.

Berikut fakta-faktanya:

1. Airlangga Hembuskan Isu Dalang Demo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini ada dalang di balik aksi demo yang terjadi. Hal itu disampaikan Airlangga dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip, Kamis (8/10/2020). Dia mengaku tahu pihak-pihak yang membiayai aksi demo itu.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya,” ucap Airlangga.

Airlangga pun mengingatkan bahwa saat ini masih dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu dia pemerintah sudah meminta petugas untuk menindak para pendemo sesuai dengan aturan PSBB.

“Dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini tidak hanya membahayakan kepada diri sendiri, tetapi kepada masyarakat sekitar,” tuturnya.

2. Clue Elite yang Jadi Sponsor Demo

Airlangga tidak secara gamblang mengungkapkan siapa pihak di balik aksi demo. Namun dia menyebutnya sebagai tokoh intelektual.

“Kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai, ya cukup dalam tanda petik ego sektoralnya yang cukup besar. Karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar,” ucapnya.

Selain itu, Airlangga juga menyinggung terkait fraksi-fraksi dalam pengambilan keputusan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat Paripurna DPR awal pekan lalu.

Seperti diketahui, menurut laporan Panitia Kerja (Panja), dari 9 fraksi yang ada di DPR, dua fraksi menolak RUU tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Tujuh fraksi lain, yaitu Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN, menerima RUU Cipta Kerja.

3. Buruh Buka Suara

Serikat buruh membantah ada sponsor di balik gelombang massa yang melakukan aksi menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

“Sangat tidak benar (tudingan tersebut) apalagi kawan-kawan mahasiswa kan jernih cara berpikirnya. Coba saja tanya di lapangan ke mahasiswa-mahasiswa,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat dihubungi detikcom, Kamis (8/10/2020).

Dia menjelaskan, baik buruh ataupun kawan-kawan mahasiswa menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law karena memang merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib.

“Tanya siapa yang bayar? Mereka terpanggil semua karena nasib masa depan mereka termasuk kita itu 30-40 tahun tergadaikan kan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, rezim upah murah dengan hilangnya UMSK (Upah Minimum Sektor Kabupaten), itu kira-kira tentang masa depan,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan, khususnya mogok oleh buruh sudah direncanakan sejak awal. Tidak ada pihak yang menunggangi.

“Kan serikat buruh memang dari awal, dari mulai 2 minggu-3 minggu yang lalu kita mengumumkan mogok nasional tanggal 6 sampai 8 Oktober di lingkungan pabrik masing-masing yang disepakati oleh pimpinan cabang, dan itu sudah terjadi kan sampai hari ini,” tambahnya.

(das/ara)



Source link

Leave a Reply