10 Beda Naskah UU Cipta Kerja Setelah Bolak-balik Berubah

10 Beda Naskah UU Cipta Kerja Setelah Bolak-balik Berubah



Jakarta

Berikut adalah perbedaan-perbedaan dalam naskah final UU Cipta Kerja, setelah lima kali mengalami perubahan. Simak selengkapnya.

Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR di Senayan, Jakarta, pada 5 Oktober pekan lalu.

Bukan berarti ketok palu Pimpinan Sidang pada 5 Okotber membuat naskah omnibus law ini berhenti berubah. Dari naskah semula yang diunggah di situs resmi DPR, naskah itu kemudian masih berubah saat pengesahan lewat rapat paripurna DPR, kemudian berubah lagi hingga total menjadi lima kali.

Berikut adalah daftarnya:

Naskah RUU Cipta Kerja

1. Versi 1.028 halaman (versi pertama yang diunggah situs resmi DPR, judul berkas: BALEG-RJ-20200605-100224-2372)
2. Versi 905 halaman (judul berkas: 5 OKT 2020 RUU Cipta Kerja – Paripurna)
3. Versi 1.052 halaman (judul berkas: 9 OKT @)@) RUU CIPTA KERJA bersih Pukul 8.32)
4. Versi 1.035 halaman (judul berkas: RUU CIPTA KERJA – KIRIM KE PRESIDEN)
5. Versi 812 halaman (judul berkas: RUU CIPTA KERJA – PENJELASAN)

Versi 812 halaman adalah versi yang paling mutakhir dan dikonfirmasi oleh DPR sebagai naskah final. Berikut adalah perbedaan-perbedaan pasal yang termuat dalam naskah final itu dengan naskah versi sebelumnya.

1. Bab VIA: Kebijakan Fiskal Nasional

Dalam naskah versi 812 halaman, ada satu bab (bukan hanya pasal) yang muncul lagi setelah sempat hilang. Bab itu adalah Bab VIA: Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.

Bab VIA ini tidak ada dalam draf UU Cipta Kerja versi 1.035 halaman yang beredar persis sehari sebelumnya. Bab VIA ini ada pada naskah versi 1.052 halaman tertanggal 9 Oktober dan 905 halaman tertanggal 5 Oktober 2020.

Bab VIA memuat 21 pasal dan menghapus 1 pasal. Letaknya dimulai dari halaman 424 sampai 435 dalam berkas RUU CIPTA KERJA – PENJELASAN berisi 812 halaman.

2. Izin usaha berisiko tinggi

Aturan ini ada di halaman 7, versi naskah UU Cipta Kerja 812 halaman. Ada Pasal yang berubah bila dibanding versi naskah 1.035 halaman sebelumnya.

Naskah ini termuat dalam ‘Paragraf 4: Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi’ pada ‘Bagian Kedua: Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko’.

Pasal yang berubah adalah Pasal 10. Perubahannya, pertama, terletak pada pemberi izin usaha berisiko tinggi, semula pemberi izin adalah Pemerintah Pusat, dan kini di naskah final yang memberi izin adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Kedua, perubahan terletak pada penerbit sertifikat standar usaha dan produk. Semula, pihak yang menerbitkan sertifikat adalah Pemerintah Pusat. Kini di naskah final, pihak yang menerbitkan sertifikat adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Simak komparasi berikut ini:

UU Cipta Kerja
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Versi 812 halaman:

Pasal 10
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; dan
b. izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Versi 1.035 halaman

Pasal 10
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:
a. nomor induk berusaha; dan
b. izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

3. Ayat pesangon buruh

Pasal soal pesangon buruh ada di Pasal 156, dalam Bagian Kedua: Ketenagakerjaan. Pada draf versi 812 halaman, Pasal 156 ada pada halaman ke-355.

Jadi, perbedaan Pasal 156 ayat (1) draf versi 812 halaman dengan versi draf 1.035 halaman ada pada kata rujukan ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154A’. Simak perbedannya pada komparasi di bawah ini.

UU Cipta Kerja
Bagian Kedua: Ketenagakerjaan

Versi 812 halaman:

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Versi 1.035 halaman:

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154A, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Selain tiga poin perubahan di atas, sebenarnya ada pula perubahan-perubahan non-substansial seperti perubahan penomoran dengan huruf karena penomoran semula punya urutan yang salah. Ada pula perubahan soal ‘dan’ menjadi ‘dan/atau’ pada banyak pasal. Untuk perubahan yang disebutkan terakhir, tidak jelas betul apakah itu perubahan substansial atau bukan.

Sekarang, silakan simak perubahan-perubahan yang terjadi sebelum munculnya naskah UU Cipta Kerja versei 812 halaman.

Tonton video ‘Respons DPR soal Isu Pasal ‘Selundupan’ di UU Cipta Kerja’:

[Gambas:Video 20detik]



Source link

Leave a Reply